Hubungan Indonesia-Malaysia memang cukup genting akhir-akhir ini. Sebab memasuki kawasan sensitif: Kekayaan dan warisan Istiadat kita sebagai bangsa diklaim milik Malaysia. Belum selesai kontroversi mengenai Lagu Rasa Sayange yang diklaim milik Malaysia tantangan Negara Jiran hal yang demikian agar Indonesia menandakan memang pemilik nyanyian hal yang demikian, dilema baju khas Indonesia Batik pun juga menjadi gelanggang kontroversi kedua Negara.

Anehnya, pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Poin Istiadat Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mengungkapkan tak akan menegur. Pasalnya, budaya Indonesia adalah budaya bersama dan banyak warga Indonesia yang tinggal di Malaysia mewariskan budaya kepada generasi berikutnya. Tak senada juga dinyatakan Departemen Luar Negeri Indonesia.

Tentu saja pandangan pejabat teras Departemen Pariwisata hal yang demikian amat lah naïf dan tak menghayati betul betapa vitalnya warisan seni dan budaya bangsa kita untuk tetap kita pertahankan. Poin saja demi kebanggaan bangsa, tetapi sekalian menjadi jembatan bagi generasi muda untuk tetap menjalin komunikasi dengan para leluhur dan sejarah masa silam bangsa kita berabad-abad yang lalu.

Dan untuk menjembatani masa lalu dan masa kini, warisan seni dan mahjong ways 2 budaya yang menjadi komponen dari keanekaragaman bangsa kita, sudah sepatutnya kita pertahankan dengan penuh kebanggaan. Apalagi saat menghadapi kenyataan Negara tetangga kita Malaysia, justru menjadi pihak yang secara jelas-terangan mengklaim sebagian warisan seni-budaya kita sebagai miliknya.

Kedua, pemerintah kita yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Poin Istiadat, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, ternyata tak cukup sensitif dalam membaca yang tersirat di balik konflik budaya Indonesia dan Malaysia.

Namun para pejabat pemerintahan Indonesia menyadari sepenuhnya via berjenis-jenis kejadian sejarah bangsa Indonesia di masa lalu, bahwa Indonesia dan Malaysia sesungguhnya memendam konflik laten di balik motto dan motto Malaysia sebagai Negara Serumpun.

Benarkah kedua Negara adalah Negara serumpun? Bagi sebagian besar saudara-saudara kita yang berasal dari Sumetara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Bugis-Sulawesi Selatan, bisa jadi motto serumpun memang ada dasar sejarahnya.
Sebab bagi saudara-saudara kita dari Jawa, motto Negara serumpun sesungguhnya amat tak tepat. Justru motto hal yang demikian bisa memicu ledakan dan sentimen antar Negara mengingat sejarahnya di masa lalu.

Dalam konsep Negara Nusantara, yang dalam versi Muhammad Yamin, Tan Malaka maupun Sukarno, sesungguhnya meliputi juga sebagian komponen yang kini termasuk dalam kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Kamboja, Singapore dan Thailand.

Sejarah mencatat bahwa Negara Nusantara dengan ruang lingkup kekuasaan yang meliputi Negara-negara yang kini tergabung dalam ASEAN, sesungguhnya pernah nyata-nyata ada di bawah kendali Kerajaan Majapahit, khususnya saat Mahapatih Gajah Mada menjadi tokoh sentral di dalam lingkar kekuasaan Kerajaan Majapahit.

Sebab itu, motto Negara serumpun sama sekali tak tepat saat dialamatkan untuk menciptakan hubungan yang bersifat khusus antar kedua Negara. Sedangkan berdirinya Malaysia pun, Indonesia via Bung Karno sudah menyanggah sebab di belakang Malaysia ada satu energi imperialisme yang tak kalah berbahayanya dibanding Amerika adalah Kerajaan Inggris Raya.

Sebab walhasil hubungan Indonesia-Malaysia membaik menyusul berkuasanya Jenderal Suharto menggantikan Sukarno dan berdirinya ASEAN sebagai perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, Indonesia tetap menganggap Malaysia sebagai musuh potensial.

Sebab itu, pemerintah Indonesia tak boleh anggap remeh konflik laten kita dengan Malaysia. seperti klaim tarian pendet dari Bali atau Reog sebagai warisan seni-budaya Jawa Timur, kiranya sepatutnya disikapi dengan penuh kesungguh-sungguhan. Dan secepatnya menjalin komunikasi via saluran diplomatik sah maupun mengaplikasikan negosiasi publik.